Buku Sinkronisasi FREL Tingkat Rujukan Emisi Hutan Sub-Nasional Kalbar

Setelah penyusunan dokumen Forest Reference Emission Level (FREL)/Tingkat Rujukan Emisi Hutan Sub Nasional pada tahun 2016 oleh Kelompok Kerja (POKJA) REDD+, ada upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk men-submit dokumen ini ke United Nation Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai badan yang memverifikasi kegiatan terkait REDD+. Upaya ini juga merupakan bentuk mekanisme bagi hasil berbasis kinerja (Result Based Payment - RBP) yang diterapkan oleh KLHK.

Sebelum di-submit ke UNFCCC, dokumen FREL Provinsi Kalimantan Barat harus disinkronkan terlebih dahulu dengan dokumen FREL nasional yang telah lebih dahulu di-submit ke UNFCCC agar sejalan dengan target nasional. Pada pertemuan 5 Juli 2018 di Hotel Aston Pontianak, KLHK melalui Dirjen MRV dan GRK melaksanakan pertemuan dengan Pokja REDD+ untuk membahas perbedaan antara FREL nasional dan FREL sub nasional (Prov. Kalbar).

Walaupun secara muatan dalam dokumen FREL yang meliputi definisi, aktivitas yang di-cover, reference period, metodologi, data aktivitas, carbon pool dan gas, serta cakupan wilayah telah sejalan dengan FREL nasional, tetapi masih ada perbedaan berupa data faktor emisi (emission factor) dan metode proyeksi baseline untuk lahan gambut yang berimplikasi pada tingginya baseline emisi dan berpengaruh pada pencapaian target penurunan emisi. KLHK menyarankan

4 Sub- Nasional Kalimantan Barat Sinkronisasi FREL Tingkat Rujukan Emisi Hutan kepada Kalbar untuk menghitung kembali baseline emisi dengan mengubah faktor emisi dan metode proyeksi sesuai dengan FREL nasional.

Berdasarkan kondisi di atas, Pokja REDD+ Kalbar melalui dukungan Yayasan Inisiatif  Dagang Hijau (IDH) dan GIZ Forclime melakukan perhitungan kembali baseline dan menyusun laporan untuk penjelasan FREL Kalbar yang telah disahkan pada tahun 2016 lalu. Besar harapan saya laporan ini dapat memberikan jawaban dan menjadi dasar untuk RBP yang harusnya menjadi hak Provinsi Kalimantan Barat atas semua upaya untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Selain itu, dengan adanya penyusunan laporan teknis sinkronisasi FREL ini dapat menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai pilot project kegiatan REDD+ bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai provinsi percontohan. Seperti apa sinkronisasi FREL tersebut bisa dibaca dalam buku di bawah ini dan bisa di-download.


Download Buku Sinkronisasi FREL Kalimantan Barat

Share this post