Pokja REDD+ Kalbar Diminta Narasumber Kegiatan BUPSHA

Pontianak. Eksistensi lembaga adhock, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar semakin diperhitungkan. Pada kegiatan Penilaian Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi REDD+ serta Desiminasi Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (Indonesia Certified Emission Reduction) di Hotel Harris Pontianak, 7-8 Agustus 2019, Pokja REDD+ Kalbar diminta untuk menjadi salah satu narasumber utama.

Permohonan narasumber itu disampaikan langsung Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hukum Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui surat nomor S.294/BUPSHA/PEHRHA/PCL.2/8/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Tidak hanya Pokja REDD+ Kalbar jadi narasumber, ada tiga lembaga lain juga. Ketiganya adalah Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi, Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), dan Ketua Pokja Pokja MRV Kapuas Hulu.

Latar belakang kegiatan ini, Kalimantan Barat merupakan salah satu dari lima provinsi teratas di Indonesia yang berkontribusi terhadap emisi GRK, dengan rata-rata deforestasi tahunan sebesar 132.500 ha. Penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan adalah: (i) penebangan komersial; (ii) alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian; (iii) pertambangan (terutama batubara dan emas); dan (iv) kebakaran yang tidak terkendali. Penyebab yang mendasari meliputi: (i) perencanaan tata ruang yang tidak konsisten dan tidak memadai (sebagai akibat dari terbatasnya data yang akurat untuk menginformasikan rencana tata ruang wilayah), (ii) hak penggunaan lahan dan konflik yang tidak jelas, dan (iii) tata kelola yang lemah (termasuk perencanaan pembangunan wilayah yang tidak terkoordinasi, perizinan yang tumpang tindih di kawasan hutan, kapasitas perencanaan tata ruang yang lemah, terbatasnya pengawasan pengelolaan hutan di tingkat lokal, peraturan dan hukum yang bertentangan, insentif fiskal yang tidak rasional, penegakan hukum yang tidak memadai, serta kurangnya proses yang inklusif dan partisipatif).

Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP- 1) merupakan bagian dari rencana investasi kehutanan Indonesia berbasis masyarakat untuk

mengurangi degradasi hutan dan deforestasi di Indonesia. FIP-1 didukung oleh Program

Investasi Kehutanan (“Forest Investment Program”) atau FIP yang dikelola oleh World Bank dan

International Finance Corporation (IFC). Program ini akan berinvestasi pada kegiatan-kegiatan

REDD+ berbasis masyarakat (misalnya perencanaan penggunaan lahan berbasis masyarakat, pemantauan hutan berbasis masyarakat dan masyarakat peduli api, regenerasi dan pemeliharaan hutan berbasis masyarakat, dan ekowisata berbasis masyarakat) di empat

kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di dua kabupaten (Kapuas Hulu dan Sintang) di provinsi

Kalimantan Barat.

Terdapat 17 desa target (12 desa di Kapuas Hulu dan 5 desa di Sintang). Tiga Output utama yang akan dicapai dalam FIP-1 adalah: Output 1 (Community-focused and gender responsive REDD+ pilots in Kapuas Hulu and Sintang districts implemented), Output 2 (Provincial REDD+ Strategy in West Kalimantan effectively implemented), dan Output 3 (Sub- national Fiscal Policies on REDD+ Harmonized with National Policies). Pelaksanaan kegiatan FIP-1 ini sangat erat kaitannya dengan REDD+. REDD+ merupakan langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga melibatkan peran dari konservasi, peningkatan stok hutan karbon, dan manajemen hutan yang berkepanjangan. Penerapan REDD+ melibatkan para pemangku kepentingan dimana aspirasi masyarakat tradisional dan penduduk asli dapat dijadikan pertimbangan untuk memastikan terjaminnya hak mereka untuk tinggal atau memanfaatkan hutan. Model Strategi REDD+ harus menyertakan pedoman kegiatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Pelaksanaan kegiatan MRV merupakan suatu bentuk implementansi dari konsep Transparency, Accuracy, Consistency, Completeness dan Comparability (TACC-C) dalam hal penanganan isu-isu perubahan iklim. MRV ini diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan perubahan iklim akan terukur, terlaporkan dan terverifikasi. Untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam kegiatan REDD+, sistem MRV perlu dilakukan dan menjadi bagian penting dalam implementasi kegiatan REDD+, terutama untuk mendapatkan pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment - RBP).

Indonesia, melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengatur mengenai kegiatan MRV ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim. Selain itu KLHK melalui Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi juga mengeluarkan Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan

Verifikasi untuk REDD+ di Indonesia. Di dalam peraturan dan pedoman tersebut tertuang

mengenai sistem MRV yang ada di Indonesia dan juga petunjuk teknis atas pelaksanaannya.

Selain itu, dalam mengurangi laju perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan

manusia, dianjurkan melakukan upaya mitigasi perubahan iklim dengan caram engurangi emisi

gas rumah kaca dari kegiatan-kegiatannya. Dalam koridor pembangunan rendah karbon, mitigasi perubahan iklim adalah juga kegiatan pembangunan bukan semata kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam prakteknya, seringkali dihadapi kendala karena kegiatan pembangunan rendah karbon umumnya tidak rendah sumber daya apalagi rendah biaya. Berkaitan dengan pendanaan mitigasi perubahan iklim, mekanisme penerbitan dan penggunaan Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (Indonesia Certified Emission Reduction) dikembangkan sebagai bentuk apresiasi yang dapat memfasilitasi insentif bagi aksi mitigasi.

Keberadaan mekanisme ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pasar karbon di Indonesia di mana pembeli sertifikat penurunan emisi akan membantu membiayai aksi mitigasi di Indonesia. Mekanisme ini dikembangkan dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman Indonesia dalam mengikuti mekanisme sejenis seperti Clean Development Mechanism dan Joint Crediting Mechanism. Pengembangan mekanisme ini banyak mengambil pembelajaran dari pengembangan Skema Karbon Nusantara oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim pada tahun 2014. Perlu dilakukan diseminasi dan pengarusutamaan perihal Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (Indonesia Certified Emission Reduction) agar nantinya upaya pembangunan

rendah karbon dapat berhasil  Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi untuk REDD+ di Indonesia, maka kegiatan Workshop/FGD Penilaian Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan MRV ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai sistem MRV di Indonesia dan pengarusutamaan adanya Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (Indonesia Certified Emission Reduction) untuk para pemangku kepentingan di dalam sistem ini.

Share this post