Pokja REDD+ Kalbar Gambaran Nyata Sebuah Kolaborasi

Kelompok Kerja Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (Pokja REDD+) Kalimantan Barat banyak belum tahu. Terlebih publik Kalbar. Hanya segelintir yang tahu. Bahkan, banyak stakeholder terkait lingkungan hidup pun juga banyak belum tahu keberadaan Pokja ini. Kenapa banyak belum tahu? 

Baiklah, saya mencoba memperkenalkan apa itu Pokja REDD+ Kalbar. Sebuah lembaga ad hock atau terpisah dari Pemerintah Provinsi Kalbar. Walau adhock tapi keberadaannya resmi lho. Apa buktinya? Bukti konkret adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar Nomor 437/BLHD/2013 tanggal 9 September 2013. Lalu, direvisi dengan SK Gubernur Nomor 770/DPRKPLH/2017. Dengan SK Gubernur inilah Pokja REDD+ Kalbar bekerja. Dalam bahasa melayu, "tadak ngade-ngade."
Anggota Pokja REDD+ sedang menyusun road map Perda No. 6 tahun 2018 di Hotel Harris Pontianak, 7 Agustus 2019

Terus apa kerjanya? Tujuan dibentuknya Pokja ini membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penurunan emisi terutama dari deforestasi, degradasi hutan dan dekomposisi gambut. Jadi, tugasnya utamanya, membantu Pemprov Kalbar. Apa yang dibantu? Mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penurunan emisi. Kalau melihat tugas ini, tentu tugasnya sangat berat. Apalagi emisi yang mau diturunkan itu dari deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi gambut. 

Sederhananya begini, perubahan iklim (climate change) banyak diakibatkan dari gas emisi rumah kaca. Dari mana datangnya emisi itu. Untuk di Kalbar, kebanyakan dari emisi deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi gambut. Lebih sederhananya lagi, Kalbar banyak hutan dan lahan gambut. Keberadaannya semakin tergerus. Ada penebangan hutan, pembakaran lahan, eksploitasi gambut yang menyebabkan kabut asap. Aktivitas tersebut mengakibatkan munculnya emisi yang bisa menyebabkan perubahan iklim. 

Untuk mengimplementasikan tugas berat itu perlu kolaborasi berbagai pihak terkait hal tersebut. Tidak hanya unsur pemerintah daerah, melainkan unsur masyarakat seperti NGO juga dilibatkan. Nah, Pokja REDD+ Kalbar itu adalah gabungan dari sejumlah instansi pemerintah, akademisi, dan NGO. Di antara instansi pemerintah yang terlibat aktif dalam Pokja REDD+ adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pertambangan Kalimantan Barat. Sementara dari akademisi ada dari Universitas Tanjungpura dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar. Ikut juga bergabung NGO seperti GIZ Forclime, SAMPAN Kalimantan, Kehati, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Lemang Nusa, WWF, FFI-IP, IJ-REDD Project.

Apa saja yang telah telah dilakukan Pokja REDD+ Kalbar? Salah satu kerja nyata Pokja, sukses menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Kalbar. Bisa dikatakan, dokumen ini "kitab suci" dari pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalbar. Dengan dokumen ini, sudah dibuatkan peta jalan (road map) apa yang mesti dilakukan instansi daerah untuk mengurangi emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dan dekomposisi gambut. Semua sudah dibuatkan cara untuk mengatasinya. Dengan dokumen ini juga, menjadi rujukan dan referensi buat lembaga di luar Pemprov Kalbar  bila ingin melakukan kegiatan berkaitan dengan lingkungan hidup. Banyak NGO baik dalam negeri dan luar negeri menjalin kerja sama dengan Pokja REDD+.

Selain dokumen SRAP, Pokja juga sukses menyusun dokumen Forest Reference Emission Level (FREL). Dengan dokumen ini menjadi referensi dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi. Semua menjadi lebih jelas dengan adanya dokumen ini. 

Banyak lagi kerja Pokja yang kebanyakan berkolaborasi dengan sejumlah NGO. Tidak hanya menyusun dokumen, kadang anggota Pokja juga sering turun ke lapangan. Yang terbaru, anggota Pokja turun ke lapangan di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Ke depan, keberadaan Pokja REDD+ semakin sentral. 

Kesuksesan Pokja ini sebagai wujud nyata sebuah kolaborasi. Ternyata, kolaborasi antar pemerintah dan NGO bisa diwujudkan. Kolaborasi ini tidak hanya melahirkan sebuah tim kerja solid, tapi lebih dari itu, secara tidak langsung mengikat sebuah sebuah kekeluargaan. Apabila tim kerja sudah terjadi kekeluargaan, kerja berat apapun yang dihadapi, bisa diselesaikan dengan mudah. *

0 Response to "Pokja REDD+ Kalbar Gambaran Nyata Sebuah Kolaborasi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel