Perlu Buku History , Bukan hanya Melihat Dokumen, Tapi Bagaimana Dokumen Dihasilkan

Adi Yani didampingi Jumani (kiri) dan Karsono

Sungai Raya. Kerja nyata Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar menghasilkan sejumlah dokumen penting. Di antaranya dokumen SRAP REDD+ Kalbar dan FREL. Sebentar lagi satu dokumen penting akan dirampungkan, Strategi Inte

rvensi Penurunan Emisi (SIPE). Dari dokumen tersebut, jangan semata dilihat hasilnya saja, melainkan perlu dilihat bagaimana proses dokumen itu dibuat.

“Saya maunya ada buku history Pokja. Dengan adanya buku ini, orang tidak hanya melihat dokumen saja, melainkan bagaimana proses dokumen itu dibuat. Perlu ada ditampilkan cerita seperti apa dokumen itu dihasilkan dari waktu ke waktu,” kata Ir H Adi Yani MH, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kalimantan Barat saat membuka kegiatan penyusunan dokumen SIPE Kalbar di Gardenia Resort Sungai Raya Kubu Raya, Selasa (3/9/2019).

Dijelaskannya, dokumen yang telah dihasilkan Pokja pasti menjadi referensi. Namun, perlu juga publik tahu, bagaimana kinerja Pokja menghasilkan dokumen. Di dalam Pokja itu tidak hanya satu profesi saja, melainkan berkumpul banyak profesi dan instansi pemerintah serta swasta.

“Ada pegawai negeri, akademisi, swasta, NGO. Kemudian, pegawai negeri itu dari berbagai lintas instansi. Ada dari lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, perkebunan, Bappeda, dan sebagainya. Dengan banyak warna itu, kompak dan solid dalam satu wadah Pokja REDD+ Kalbar,” papar Adi Yani.

Selain itu, Adi Yani meminta Surat Keputusan (SK) Pokja direvisi. Ia mau ada penambahan anggota di dalamnya. Ada keterlibatan misalnya dari perusahaan perkebunan, akademisi, ahli hukum. Bila perlu ada juga media.

“Dengan adanya berbagai profesi tersebut membuat posisi Pokja semakin kuat. Saya mengingikan dibentuk sekretariat bersama (sekber, red) terkait hal ini,” kata Adi Yani.

Terkait penyusunan dokumen SIPE yang didukung Royal Norwegian Ministery of Climate and Enviroment, GCF Task Force, UNDP, IDH, dan GIZ Forclime, Adi Yani meminta seluruh tim tetap solid. “Saya berharap seluruh anggota yang mendapatkan tugas, untuk segera merampungkan SIPE,” harapnya.

Masalah Perda Nomor 6 tahun 2018 juga disinggung Adi Yani. Setelah lahirnya Perda tersebut pasti akan lahir Peraturan Gubernur (Pergub). Dari Pergub ini akan lahir tim pemantauan. Ia berharap, tim yang akan dibentuk nanti sepenuhnya dari anggota Pokja.

“Banyak perusahaan perkebunan. Yang tercatat saja ada 213 perusahaan perkebunan, dan 22 perusahaan kehutanan. Semua perlu dipantau. Dibutuhkan banyak tim untuk memantaunya. Pokja akan menjadi sangat penting dalam hal ini,” paparnya.

Usai membuka kegiatan, anggota Pokja REDD+ Kalbar langsung meneruskan pembahasan dokumen SIPE. Seluruh anggota dikarantina di Gardenia. Siang malam mereka akan bahas sampai dokumen itu rampung. Direncanakan Jumat ini, dokumen SIPE sudah rampung. (ros)

Share this post