Perlu Buku History , Bukan hanya Melihat Dokumen, Tapi Bagaimana Dokumen Dihasilkan
![]() |
Adi Yani didampingi Jumani (kiri) dan Karsono |
Sungai Raya. Kerja nyata Kelompok Kerja (Pokja)
REDD+ Kalbar menghasilkan sejumlah dokumen penting. Di antaranya dokumen SRAP
REDD+ Kalbar dan FREL. Sebentar lagi satu dokumen penting akan dirampungkan,
Strategi Inte
rvensi Penurunan Emisi (SIPE). Dari dokumen tersebut, jangan
semata dilihat hasilnya saja, melainkan perlu dilihat bagaimana proses dokumen
itu dibuat.
“Saya maunya ada buku history Pokja. Dengan adanya
buku ini, orang tidak hanya melihat dokumen saja, melainkan bagaimana proses
dokumen itu dibuat. Perlu ada ditampilkan cerita seperti apa dokumen itu
dihasilkan dari waktu ke waktu,” kata Ir H Adi Yani MH, Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kalimantan Barat saat
membuka kegiatan penyusunan dokumen SIPE Kalbar di Gardenia Resort Sungai Raya
Kubu Raya, Selasa (3/9/2019).
Dijelaskannya, dokumen yang telah dihasilkan Pokja
pasti menjadi referensi. Namun, perlu juga publik tahu, bagaimana kinerja Pokja
menghasilkan dokumen. Di dalam Pokja itu tidak hanya satu profesi saja,
melainkan berkumpul banyak profesi dan instansi pemerintah serta swasta.
“Ada pegawai negeri, akademisi, swasta, NGO. Kemudian,
pegawai negeri itu dari berbagai lintas instansi. Ada dari lingkungan hidup,
kehutanan, pertambangan, perkebunan, Bappeda, dan sebagainya. Dengan banyak
warna itu, kompak dan solid dalam satu wadah Pokja REDD+ Kalbar,” papar Adi
Yani.
Selain itu, Adi Yani meminta Surat Keputusan (SK)
Pokja direvisi. Ia mau ada penambahan anggota di dalamnya. Ada keterlibatan
misalnya dari perusahaan perkebunan, akademisi, ahli hukum. Bila perlu ada juga
media.
“Dengan adanya berbagai profesi tersebut membuat
posisi Pokja semakin kuat. Saya mengingikan dibentuk sekretariat bersama
(sekber, red) terkait hal ini,” kata Adi Yani.
Terkait penyusunan dokumen SIPE yang didukung
Royal Norwegian Ministery of Climate and Enviroment, GCF Task Force, UNDP, IDH,
dan GIZ Forclime, Adi Yani meminta seluruh tim tetap solid. “Saya berharap
seluruh anggota yang mendapatkan tugas, untuk segera merampungkan SIPE,”
harapnya.
Masalah Perda Nomor 6 tahun 2018 juga disinggung
Adi Yani. Setelah lahirnya Perda tersebut pasti akan lahir Peraturan Gubernur
(Pergub). Dari Pergub ini akan lahir tim pemantauan. Ia berharap, tim yang akan
dibentuk nanti sepenuhnya dari anggota Pokja.
“Banyak perusahaan perkebunan. Yang tercatat saja
ada 213 perusahaan perkebunan, dan 22 perusahaan kehutanan. Semua perlu
dipantau. Dibutuhkan banyak tim untuk memantaunya. Pokja akan menjadi sangat
penting dalam hal ini,” paparnya.
Usai membuka kegiatan, anggota Pokja REDD+ Kalbar
langsung meneruskan pembahasan dokumen SIPE. Seluruh anggota dikarantina di
Gardenia. Siang malam mereka akan bahas sampai dokumen itu rampung.
Direncanakan Jumat ini, dokumen SIPE sudah rampung. (ros)
0 Response to "Perlu Buku History , Bukan hanya Melihat Dokumen, Tapi Bagaimana Dokumen Dihasilkan"
Posting Komentar