Climate’s Forestival Kapuas Satukan Kekuatan Meningkatkan Indeks Desa Membangun

Sutarmidji memukul gong tanda dibukanya Climate's Forestival Kapuas di Balai Petith Kantor Gubernur Kalbar

Pontianak – Kegiatan Climate’s Forestival Kapuas sudah berlalu sejak 9 Desember 2019 lalu. Walau berlalu, meningkatkan bekas bermakna. Kegiatan tersebut sukses menyatakan kekuatan untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun terutama di bidang lingkungan hidup.

“Kita sudah mengundang 250 orang stakeholder. Harapannya, bisa menyatukan berbagai kekuatan untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun seperti visi dan misi Gubernur Kalbar,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPPKPLH) Kalbar, Ir H Adi Yani MH usai kegiatan.

Climate’s Forestival Kapuas digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Kegiatan ini didukung UNDP, IDH, GCF Task Force, The Asia Foundation, dan Sampan. Dihadiri oleh utusan Menteri KLHK RI, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia RI Ir. Helmi Basalamal MM.

“Indonesia merupakan salah satu negara aktif dalam negosiasi dan penanganan isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia sangat aktif sejak fase persiapannya sampai pada fase implementasi. Indonesia telah menyampaikan progres yang cukup signifikan dengan kebijakan dan perangkat terkait hal tersebut,” kata Menteri LHK RI melalui Helmi Basalamal.

Sebagaimana diketahui Indonesia berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Itu dengan kemampuan sendiri. Bila didukung bantuan internasional meningkat  41% pada tahun 2030. Hal ini tertuang dalam dokumen Nasional Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim global. Itu semua untuk mencapai tujuan konferensi perubahan iklim untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2 persen. Kemudian, membatasi kenaikannya sebesar 1 persen dibandingkan dengan tingkat pada masa pra industri. Dapat pula tercapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 17,2%, pada sektor kehutanan, 11%, pada sektor pertanian, 0,1%, pada sektor industri dan 0,38% pada sektor limbah

“Itu merupakan mekanisme dan aksi mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan yang diandalkan Indonesia. Untuk mencapai target dari sektor kehutanan dengan skenario conditional,” katanya.

Indonesia telah mencapai progress cukup signifikan dengan telah membangun kebijakan dan perangkat. Sebagaimana dalam kesepakatan internasional yang di antaranya dengan diterbitkannya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 70 tahun 2018.  Komitmen Indonesia di dunia internasional memerlukan dukungan kuat dari semua pemangku kepentingan. Khususnya pada tingkat daerah pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mencapai target penurunan emisi.

 

Sutarmidji saat memberikan sambutan

Setelah itu dilanjutkan sambutan dari Gubernur Kalbar Bapak H. Sutarmidji SH M Hum. Dia menyatakan, Pemprov Kalbar secara resmi sudah menerima keputusan tentang status desa di Kalbar. Ada tiga kabupaten  sudah bebas dari desa sangat tertinggal yaitu Mempawah, Sanggau dan Kayong Utara.

“Dari 2031 desa di Kalbar posisinya sekarang Kalbar punya 87 desa mandiri yang awalnya hanya ada 1 desa mandiri. Selain itu, peningkatan juga terjadi dari yang awalnya hanya ada 53 sekarang menjadi 188 desa maju. Desa berkembang awalnya 372 jadi 767 desa. Desa tertinggal ada 781 desa, serta desa sangat tertinggal sebanyak 208 desa kesulitan untuk mencapai percepatan desa mandiri. Hal ini dikarenakan data yang ada selalu tidak sinkron antara satu dengan yang lain,” ungkap Sutarmidji.

Untuk mempercepat terwujudnya desa mandiri, semua komponen yang ada harus terlibat. Kemudian, bersama-sama melakukan berbagai percepatan pencapaian dari indikator desa mandiri tersebut. Desa mandiri cenderung perekonomian dan infrastruktur baik. Jika terjadi kebakaran lahan cepat ditangani Jika sebuah daerah mampu menghilangkan desa tertinggal dan sangat tertinggal maka akan sangat berpengaruh pada pengurangan kebakaran hutan dan lahan.

 

Foto bersama antara Gubernur Kalb  ar dengan tamu kehormatan

“Agar kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi adalah penataan dan evaluasi serta adanya data yang benar mengenai luasan lahan yang dikuasai oleh masing-masing pihak. Hal tersebut harus dilakukan agar ada subjek hukum ketika terjadi pelanggaran aturan,” pinta mantan Walikota Pontianak ini.

Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama terkait dengan Pencapaian Desa Mandiri antara Gubernur Kalimantan Barat dengan PT. Pasifik Agro Sentosa dan PT. Prima Bumi Sentosa. Kemudian, dilanjutkan Penyerahan Penghargaan bagi penyelamat hutan desa dan adat.

 

Penandatangan MoU desa mandiri antara Gubernur Kalbar dengan PT PAS dan PT PBS

Terlihat hadir dalam acara tersebut,  Pangdam XII/Tpr diwakili Aster Kasdam XII/Tpr Kolonel Inf Asep Apandi, Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Didi Haryono, Danlantamal XII Pontianak diwakili Dantim Intel Lantamal XII Pontianak Letkol Laut (T) Hengki T Hutagaol, Danlanud Supadio diwakili Kadislog Lanud Supadio Kolonel Tek Arief Rachman Hidayat, Dir Intelkam Polda Kalbar Kombes Pol Dally Achmad Mutiara, Kapolresta Kota Pontianak AKBP Komarudin, Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, Plt Bupati Bengkayang, Rektor IAIN Pontianak Dr. Syarif, Ketua Koni Kalbar Bapak Fachrudin Siregar, Dirut Bank Kalbar Bapak Samsir Ismail,  Walikota/Bupati dan Kepala Desa se-Kalbar, Kepala OPD terkait di Pemerintahan Prov. Kalbar. (ros)

Share this post