Merancang Peraturan Gubernur Kalbar terkait Kelembagaan Pokja REDD+

Anggota Pokja REDD+ Kalbar sedang membahas draft Pergub  di Hotel Mercure Pontianak

Pontianak. Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalimantan Barat kembali menggelar rapat di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (28/7/2020). Rapat kali ini merupakan kelanjutkan rapat sebelumnya membahas kelembagaan Pokja REDD itu sendiri.

"Sebelumnya kita sudah menyepakati tidak mengubah nama Pokja REDD+. Cuma, diperkaya fungsi maupun cakupannya. Hari ini, kita kembali rapat untuk membahas Peraturan Gubernur terkait kelembagaan Pokja REDD+ itu sendiri," kata anggota Pokja REDD+ Kalbar, Yeny S Hut MT di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (28/7/2020).

Rapat membahas kelembagaan Pokja REDD+ Kalbar bukan kali itu saja. Sebelumnya rapat pernah digelar di Hotel Orchardz dan Hotel Ibis. Sementara untuk di Hotel Mercure sudah dua kali digelar. "Kita berharap, rapat ini bisa menyepakati draft Pergub Kelembanggaan Pokja REDD+ Kalbar yang nantinya akan dikonsultasikan dengan Biro Hukum Setda Pemprov Kalbar," tambah Yeny yang juga Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar.

Hadir dalam rapat tersebut, Untad Dharmawan, Sekretaris Dinas LHK Kalbar, Hendarto Kepala KPH Kayong Utara. Hadir juga beberapa perwakilan dari NGO dan akademisi. Pergub masih sedang dibahas dan memerlukan waktu panjang.

"Pergub yang sedang kita bahas sangat penting bagi Pokja REDD+ Kalbar. Bukan hanya lembaganya, melainkan persoalan penurunan emisi gas rumah kaca, deforestasi, degradasi hutan dan dekomposisi gambut. Dengan adanya Pergub ini, kewenangan Pokja REDD+ menjadi lebih kuat," tutup Yeny. (ros)

0 Response to "Merancang Peraturan Gubernur Kalbar terkait Kelembagaan Pokja REDD+"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel