Rapat Memutuskan Draft Pergub Kelembagaan Pokja REDD+ Kalbar

Anggota Pokja REDD+ Kalbar foto bersama usai rapat

Pontianak. Rapat Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar kali ini berlangsung sengit. Gara-gara penamaan draft Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang disusun. Ada menginginkan draft menggunakan kata “penguatan”. Ada juga tidak perlu mencantumkan kata “penguatan” dalam judul draft Pergub.

“Baiklah, saya putuskan, tidak perlu menggunakan kata penguatan kelembagaan. Cukup Kelembagaan Kelompok Kerja REDD+ Kalimantan Barat saja. Mengenai kata penguatan sendiri, bisa dicantumkan dalam pasal-pasalnya saja,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Ir H Adi Yani MH di ruang rapat Hotel Mercure Pontianak, Selasa (28/7/2020).

Dengan keputusan dari Kadis LHK Kalbar tersebut, judul draft Pergub nantinya adalah Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Kelompok Kerja REDD+ Kalimantan Barat. Sementara pasal per pasal masih dalam tahap pembahasan.

Ir H Adi Yani MH Kadis LHK Kalbar

“Saya berharap, rapat ini tetap dilanjutkan sampai akhirnya tuntas. Setelah kita membahas draft Pergub nanti, segera melakukan rapat pembahasan dengan Biro Hukum. Karena, Biro Hukum adalah pintunya untuk bisa disahkan atau tidak oleh Gubernur,” pinta Adi Yani.

Rapat kali ini berlangsung sengit. Pembahasan draft Pergub tersebut berlangsung dari pagi hari. Kemudian, berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Walau sengit, rapat tetap mengedepankan keakraban dan kekompakkan.  Kompak  dan akrab menjadi ciri khas Pokja REDD+ Kalbar selama ini. Itu sebabnya, lembaga yang dibentuk melalui SK Gubernur sejak tahun 2012 lalu masih bertahan dan aktif sampai saat ini.

Prof Dr Gusti Hardiansyah M Sc QAM Ketua Pokja REDD+ Kalbar

Hadir dari juga dalam acara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Untan Pontianak, Prof Dr Gusti Hardiansyah M Sc QAM. Beliau juga adalah Ketua Pokja REDD+ Kalbar. Dia menyarankan seluruh anggota Pokja saat menyusun pasal per pasal tidak melupakan visi dan misi Gubernur Kalbar. “Semua harus mengacu pada visi dan misi Gubernur kita,” sarannya.

“Dengan adanya Pergub tentang kelembagaan Pokja REDD+ Kalbar nanti jelas semakin memperkuat fungsi dari Pokja REDD+. Apabila draft Pergub sudah disusun, segera lakukan rapat dengan Biro Hukum Setda Pemprov Kalbar. Tujuannya agar yang kita bahas ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” nasihat Gusti.

Rapat pembahasan draft Pergub belum selesai. Akan dilanjutkan pada 5-6 Agustus 2020. Kemungkinan rapat selama dua hari ini akan menuntaskan pembahasan draft Pergub. Setelah itu barulah dikoordinasikan dengan Biro Hukum. (ros)

Share this post