Kalbar Akan Dilibatkan Dalam Pembahasan Sub FREL Nasional

Anggota Pokja REDD+ Kalbar yang membahas draft SK Gubernur tentang mekanisme pembagian manfaat dalam pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan Provinsi Kalbar

Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat sudah lama memiliki dokumen Forest Reference Emission Level (FREL). Bahkan, sudah melakukan revisi FREL. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan melakukan revisi FREL. Rencananya Kalbar akan dilibatkan.

“Untuk alokasi emisi FREL sub nasional nanti akan dibahas bersama dengan provinsi. Nanti akan ada sosialisasi. Termasuk Kalbar tentu akan dilibatkan. Apabila sudah selesai, setiap provinsi tinggal klik saja,” kata Kepala Seksi Inventarisasi Gas Rumah Kaca KLHK, Wawan Gunawan dalam webinar bersama Pokja REDD+ Kalbar, Rabu (9/9/2020).

Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar ada melayangkan surat permohonan untuk meminta alokasi emisi ke KLHK. Hal ini ditanyakan langsung ke Wawan Gunawan. ‘Ya, memang ada surat dari Kalbar. Cuma, kita masih menunggu pemahasan second FREL sub nasional dulu yang diperkirakan akhir tahun ini,” jawabnya.

Kehadiran Wawan Gunawan dalam webinar itu menambah semangat bagi Pokja REDD+ Kalbar untuk membahas berbagai persoalan terkait deforestasi dan degradasi hutan. Walaupun belum ada target emisi dari KLHK, Pokja REDD+ tetap menggunakan dokumen revisi SRAP (Srategi Rencana Aksi Provnsi) Kalbar sebagai acuan.

“Kita tetap lanjut dengan tetap menggunakan acuan dokumen revisi  SRAP Kalbar. Kalau pun ada alokasi emisi dari KLHK, tinggal menyesuaikan saja. Toh, angkanya juga tidak terlalu jauh,” kata Yenny ST MT, anggota Pokja dalam webinar.

Webinar yang digelar Pokja REDD+ kali ini sebenarnya membahas draf SK Gubernur Kalbar tentang mekanisme pembagian manfaat dalam pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan Provinsi Kalbar. Acara ini dimoderatori oleh Asti Wahyuasti. Sebagai presenter materi, Hendry Oktavius.

“Saya berusaha mengonsep sendiri draft SK Gubernur itu. Tentu masih banyak kekurangan. Untuk itulah, mohon masukan dan saran dari kawan-kawan agar draft ini menjadi sempurna,” kata Hendry yang juga Kepala KPH Bengkayang.

Hadir dalam webinar itu juga Sekretaris DLHK Kalbar, Untad Dharmawan. Ia  banyak memberikan masukan dan saran terhadap draft SK Gubernur itu. Apa yang telah disampaikan beliau menjadi masukan berharga buat Pokja REDD+.

Rapat secara daring itu merupakan awal pembahasan. Untuk sampai menghasilkan sebuah draft ideal membutuhkan waktu panjang. “Ini adalah pertemuan awal.Akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya, apakah secara daring atau luring. Tekad kita, draft ini bisa disahkan oleh Gubernur,” tambah Asti mengakhiri pertemuan webinar. (ros)

Share this post