Pokja REDD+ akan Rancang Draft Pergub Mekanisme Pembagian Manfaat

 

Peserta rapat koordinasi antara Pokja REDD+ Kalbar dengan FIP 1

Pontianak – Satu lagi tugas berat Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar, akan menggarap rancangan draft Peraturan Gubernur (Pergub) Mekanisme Pembagian Manfaat dan Penyaluran Manfaat Dana Lingkungan Hidup. Hal ini terungkap saat webinar antara Pokja REDD+ Kalbar dengan FIP 1, Rabu (2/9/2020).

Pada saat webinar, pihak Pokja REDD+ diwakili Hendry Oktavius mempresentasikan draft Pergub tersebut. Apa yang melatarbelakangi Pokja REDD+ untuk merancang  draft Pergubtersebut? Dalam presentasinya, Hendry yang juga Kepala KPH Bengkayang menyampaikan, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan dan manfaat selain karbon perlu diberikan insestif berupa pembayaran berbasis kinerja.

“Untuk melaksanakan pembagian manfaat dan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur,” papar Hendry.

Peserta rapat koordinasi antara Pokja REDD+ Kalbar dengan FIP 1

Hal yang mendasari untuk rancangan Pergub itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

“Untuk membahas draft rancangan Pergub memang butuh waktu. Pertama dibahas dulu di tingkat Pokja REDD+. Setelah itu dikonsultasikan dengan Biro Hukum Setda Pemprov Kalbar. Terakhir adalah tanda tangan Gubernur Kalbar,” ujar Hendry.

Dalam merancang draft Pergub ini, memang ada beberapa tantangan. Untuk ditetapkan sebagai suatu peraturan, perlu ada penjelasan yang rinci atau amanat terkait keperluan maupun kepentingan peraturan itu harus dibuat. “Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan anggata Pokja REDD+ Kalbar dalam menyusun dan membuat rancangan peraturan yang sesuai kaidah hukum. Semua akan kita lewati agar Pergub benar-benar bisa menjadi peraturan,” tekad Hendry.

Pihak Forest Invesment Program (FIP) 1 sangat mendukung upaya pembuatan Pergub Mekanisme Pembagian Manfaat dan Penyaluran Manfaat Dana Lingkungan Hidup. Pihaknya siap berkolaborasi dengan Pokja REDD+ dalam pembahasan rancangan Pergub tersebut.

“FIP akan mendukung penyusunan Pergub ini dan akan bersedia terlibat di dalam.prosesnya mengingat mereka sekarang juga sedang menyiapkan pedoman terkait mekanisme pembagian manfaat yang diskusi-terfokusnya sudah dimulai di Kabupaten Sintang,” tambah Yenny ST MT yang juga anggota Pokja REDD+ Kalbar.

Hadir dalam webinar tersebut Ketua Pokja REDD+ Kalbar, Prof Dr Gusti Hardiansyah M Sc, Yenny, Hendra, Rossie Nusantara, Syamsul, Rony, Dwi Wahyuasti, Etty S Sary, Denny Nurdwiansyah, Yeni Susilawati, dan Yuliansyah. Sementara dari pihak FIP 1 hadir Bambang Adi, Bahruni Said, Catur Endah, Wawan Hermawan, Nada, Arita, Sigid Ariyanto, Karsono, Rudi. (ros)

Share this post