Sekda Kalbar Buka Rapat Bersama Pokja REDD+ dengan FIP1

Leysandri didampingi Adi Yani saat membuka rapat bersama Pokja REDD+ Kalbar dengan FIP1

Pontianak – Kerja sama antara Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar dengan Forest Invesment Program (FIP) 1 semakin erat. Hal ini dibuktikan dalam rapat bersama lewat zoom meeting, 18 September 2020 lalu. Rapat bersama ini dibuka langsung oleh Sekda Kalbar, AL Leysandri SH.

 Rapat bersama kali ini membahas Pedoman Mrv Dan Data Sharing Redd+ Provinsi Kalimantan Barat. Dari pihak FIP1 hadir di antaranya Dirjen PSKL, Direktur BUPSHA, dan PISU. Sementara dari Pokja REDD+, hadir ketuanya sendiri Prof Dr Gusti Hardiansyah besera sejumlah anggotanya.

Dalam sambutannya, Leysandri menjelaskan, Kalbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan luas. Namun, tekanan terhadap keberadaan tutupan hutan tersebut cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Berdasarkan hasil analisa rekan-rekan di POKJA REDD+ Kalimantan Barat diketahui bahwa rata-rata deforestasi yang terjadi di Kalimantan Barat per tahunnya mencapai 68.840 ha per tahun sedangkan degradasi hutan mencapai 10.837 ha per tahun. Ini tentunya memerlukan perhatian serius agar tingkat deforestasi dan degradasi hutan ini dapat berkurang.

Sementara itu, terjadinya deforestasi dan degradasi hutan juga berdampak terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global di dunia. Berdasarkan analisis dala Dokumen FREL Sinkronisasi diketahui bahwa rata-rata emisi yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat per tahunnya mencapai sebesar 22,1 juta tonCo2e dan 1,3 juta tonCO2e.

“Sejak tahun 2009, Kalbar bersama dengan provinsi lainnya di Indonesia serta provinsi dan negara bagian lainnya di dunia yang memiliki hutan tropis yang luas telah bergabung dalam suatu organisasi para gubernur yang berusaha mencurahkan perhatian dan upaya dalam menjaga hutan dan mengendalikan perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 26% sampai tahun 2020 (29% sampai dengan tahun 2030) dengan kemampuan sendiri dan 41% jika mendapatkan bantuan dari dunia internasional. Dan sektor kehutanan dan lahan masih merupakan sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia,” papar mantan Sekda Pemkab Sanggau ini didampingi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar, Ir Adi Yani MH.

Peserta zoom meeting antara Pokja REDD+ Kalbar dengan FIP1

Lanjut Leysandri, untuk mengetahui berapa besar emisi yang dihasilkan setiap tahunnya, serta apakah target pencapaian penurunan emisi tercapai atau tidak, diperlukan kegiatan pengukuran, pelaporan serta verifikasi (MRV) terhadap hasil pengukuran tersebut. Di tingkat nasional, pemerintah telah menetapkan Permenlhk No. 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks. Pedoman ini menjadi acuan seara nasional untuk kegiatan REDD+ termasuk di dalamnya terkait pengukuran, pelaporan dan verifikasi kegiatan REDD+. Mengingat kekhasan dan karakteristik Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan pedoman MRV tersebut yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah kita ini.

 Di dalam melakukan kegiatan MRV tersebut tentunya ada kegiatan pengumpulan dan pertukaran data antar instansi atau lembaga terkait. Oleh karena itu, penyusunan pedoman Data sharing untuk kegiatan REDD+ ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pedoman pertukaran data atau berbagi data ini diperlukan untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kevalidan data yang dipergunakan. Selain itu, pedoman ini juga dapat menjamin prinsip-prinsip keterbukaan data yang perlu diterapkan dalam melakukan kegiatan MRV.

“Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh program FIP-1 bekerja sama dengan POKJA REDD+ untuk membuat sebuah Pedoman MRV dan Data Sharing untuk kegiatan REDD+Kalimantan Barat. Harapan saya, pertemuan dari pagi sampai sore hari ini dalam rangka kita mendalami kedua pedoman tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pedoman yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kalbar dan mendukung pencapaian kegiatan penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim secara efektif dan efisien,” papar Leysandri.

 Kajilah kedua pedoman tersebut dengan tetap memperhatikan panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta pedoman-pedoman lainnya yang sekarang juga sudah ada atau sedang dikembangkan. “Kehadiran Bappeda dan Diskominfo Kalbar dalam kesempatan ini menurut saya menjadi penting untuk memberikan informasi-informasi tersebut. Keinginan saya dan mudah-mudahan itu menjadi keinginan kita semua, data MRV yang nantinya akan dihasilkan yang mengacu pada pedoman yang akan dibahas pada hari ini, dapat terkoneksi atau terintegrasi dengan data yang terdapat di Data Analitic Room sehingga akan memudahkan Gubernur kita dalam mengakses data emisi dan pencapaian target penurunannya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan pengendalian perubahan iklim dari sektor kehutanan dan lahan,” tutup Leysandri.

Rapat berlangsung dari pagi hari pukul 8.30 sampai 17.00 WIB. Hampir seluruh anggota Pokja REDD+ Kalbar menghadiri rapat tersebut. Setelah itu, rapat dilanjutkan pada Senin, 21 September 2020 pukul 09.00 – 12.00 WIB dengan agenda pembahasan Banefit Sharing Mecanism (BSM). (ros)

Share this post