Kadis LHK Kalbar Evaluasi Kinerja Pokja REDD+

Adi Yani (kanan) saat menerima bantuan dari IDH
Pontianak – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Ir H Adi Yani MH melakukan evaluasi kinerja Pokja REDD+ Kalbar di Galeri KPH, Selasa (9/11/2021). Ia meminta Pokja menuntaskan beberapa agenda yang belum tuntas.

“Memang ada beberapa agenda yang belum tuntas sampai sekarang. Saya berharap, seluruh anggota Pokja bisa menuntaskannya sesuai dengan target. Saya yakin bisa diselesaikan,” kata Adi Yani di hadapan anggota Pokja REDD+.

Dalam rapat tersebut, Adi Yani membacakan laporan terkait dengan Pokja REDD+ Kalbar. Dalam laporan itu disebutkan capaian Pokja di antaranya telah menghasilkan beberapa dokumen perencanaan (SRAP REDD+, SIPE), baseline (FREL dan sinkronisasinya), SK (Target Penurunan Emisi Kalimantan Barat), Rapergub (Pengukuran, Pemantauan, Pelaporan dan Pertukaran Data (P3D), Benefit Sharing Mechanism, Penyaluran dan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup).

Pokja juga telah mengembangkan MRV REDD+ berbasis website yang dilengkapi dengan SOP dan manual dengan penetapan SK Gubernur. Pokja juga lolos dalam seleksi Concept Note GCF Fund dan sekarang masih menunggu proses CIC Secretariat GCF di Korea Selatan. Selain itu, Pokja dijadikan lokasi pembelajaran oleh Provinsi Papua. Masuk dan terlibat dalam program yang disusun oleh FIP 1 ADB

Suasana rapat evaluasi terhadap kinerja Pokja REDD+ Kalbar
Adi Yani juga dilaporkan terkait peluang Pokja REDD+ Kalbar ke depannya. Di antara peluang itu, Pokja bisa menjadi lembaga koordinator terkait monitoring dan evaluasi pencapaian target

penurunan emisi di Kalimantan Barat. Pokja memiliki peranan strategis dalam kegiatan Green Climate Fund. Pokja bisa menjadi bagian perwakilan pemerintah dalam proses penyaluran dana RBP dari BPDLH. Pokja menjadi Pusat Data, Informasi dan Kebijakan terkait REDD+ di Kalimantan Barat.

Kendala Pokja REDD+

Secara kelembagaan Pokja memiliki beberapa kendala, di antaranya legalitas sudah tidak bisa dipergunakan lagi, karena sudah banyak perubahan di nomenklatur perangkat daerah terkait. Dalam pelaksanaannya operasional sehari-hari sebagian besar tidak didasarkan pada suatu sistem perngorganisasian , namun hanya mengandalkan kebersamaan, kedekatan, keinginan untuk bersama sama dalam sebuah organisasi. Ini menyebabkan timbulnya kendala dalam pengambilan keputusan-keputusan atau pelaksaaan tugas yang sifatnya mandatory.  

Kesibukan dari masing-masing personel dalam melaksanakan tugas utamanya. Masih kurangnya personel yang menangani kesekretariatan Pokja (bertanggung jawab terhadap administrasi, pelaporan, berkas, notulensi, mengingatkan tentang dateline, arsip dokumentasi). Terlibat dalam proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi, dan sekaligus sebagai Implementor dalam kegiatan Window B GCF TF.

Dalam hal pendanaan  Pokja tidak memiliki pendanaan khusus untuk operasional kelembagaan. Sementara kewenangan, karena hanya berbentuk Pokja maka tidak banyak memiliki kewenangan termasuk dalam pengembangan dan distribusi pendanaan, administrasi surat menyurat, kerja sama.

Adi Yani juga dilaporkan terkait beberapa agenda atau tugas yang belum tuntas. Di antaranya perampungan edit dan cetak dokumen SIPE dalam jumlah banyak. Integrasi web MRV ke KLHK dan Portal Satu Data. Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan WEB. Perbaikan beberapa fitur di WEB yang sudah dimintakan ke Borneo Channel hanya belum diupdate sampai sekarang. Pengisian kuesioner CDP. Input terhadap policy brief yang sedang dikembangkan oleh CDP (waktu 2 minggu ). Pelaksanaan kegiatan GCF TF window B ; proposal, persiapan pelaksanaan kegiatan. Triwulan IV, penyusunan rencana kerja tahun 2022. Follow up SK MRV REDD+ dan Rapergub P3D.

“Saya berharap, seluruh anggota Pokja bisa mengatasi kendala tersebut. Saya yakin bisa diselesaikan dengan tuntas mengingat Pokja selama ini sudah teruji dan terbukti,” kata Adi Yani.

Usai melakukan evaluasi, dari IDH menyerahkan bantuan untuk Pokja berupa laptop dua buah dan printer A3. Barang tersebut diterima langsung oleh Adi Yani. (ros)

0 Response to " Kadis LHK Kalbar Evaluasi Kinerja Pokja REDD+"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel